Tim Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kebijakan Konten Meta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, para akademisi, dan para pemuka pendapat lainnya untuk mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman ketika kami mengembangkan kebijakan konten. Kami bekerja sama dengan tim internal untuk membangun masukan dari para pemangku kepentingan ke dalam proses pengembangan kebijakan. Tujuan kami adalah untuk membuat kebijakan yang mencerminkan masukan yang luas dari pemangku kepentingan yang inklusif.
Kami sering ditanya bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan telah membantu membentuk kebijakan konten kami. Berikut ini beberapa contohnya:
1. INTERAKSI TERHADAP STEREOTIP YANG BERBAHAYA
Sebagai bagian dari Kebijakan Ujaran Kebencian, Meta membuat sebuah kebijakan untuk menghapus stereotip yang berbahaya. Keterlibatan pemangku kepentingan membantu tim Kebijakan Konten membangun sebuah kerangka kerja untuk memahami dan mengatasi stereotip ini. Tim kami berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan global termasuk para ahli akademis mengenai ujaran kebencian, psikolog sosial, sejarawan, dan organisasi masyarakat sipil di berbagai bidang seperti kebebasan berekspresi. Para pemangku kepentingan membantu kami memahami pentingnya diskriminasi sejarah dan status minoritas dalam penciptaan stereotip. Para ahli juga menyoroti bahwa stereotip yang berbahaya membuat orang merasa tidak aman di ruang publik dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi sebagai warga negara.
2. UJARAN KEBENCIAN: SERANGAN TERHADAP ORANG VS KONSEP
Fokus dari Kebijakan Ujaran Kebencian kami adalah serangan terhadap orang. Sebaliknya, di bawah kebijakan kami, kami secara umum mengizinkan serangan terhadap konsep, ide, praktik, kepercayaan, dan institusi, dengan tujuan untuk mengizinkan diskusi yang luas mengenai topik-topik tersebut. Namun, kami mendengar dari para pemangku kepentingan dan juga pengguna bahwa mengizinkan orang untuk mengkritik dan menyerang sebuah institusi atau konsep yang terkait erat dengan orang-orang dengan karakteristik tertentu yang dilindungi dapat, dalam beberapa situasi, menimbulkan bahaya -- termasuk, yang berpotensi mengandung, kekerasan dan intimidasi. Masukan ini mendorong kami untuk menginisiasi pengembangan kebijakan di sekitar area ini dari standar ujaran kebencian kami. Kami melibatkan berbagai akademisi dan organisasi masyarakat sipil, termasuk para ahli dalam bidang ujaran berbahaya dan pencegahan kekejaman, praktisi hak asasi manusia, psikolog sosial yang mempelajari isu-isu identitas pribadi, advokat untuk kebebasan berekspresi, dan grup-grup yang mewakili pandangan-pandangan dunia keagamaan dan non-keagamaan. Kebijakan kami yang telah direvisi menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, kami akan menghapus “Konten yang menyerang konsep, institusi, gagasan, praktik, atau keyakinan yang terkait dengan karakteristik yang dilindungi, yang berpotensi berkontribusi pada bahaya fisik yang mengancam, intimidasi, atau diskriminasi terhadap orang-orang yang terkait dengan karakteristik yang dilindungi tersebut.” Lihat bagian Kebijakan Ujaran Kebencian kami yang memerlukan informasi tambahan dan/atau konteks tambahan untuk menegakkannya.
3. MEMAHAMI MEDIA NEGARA
Untuk menginformasikan definisi kebijakan kami tentang media negara, kami berkonsultasi dengan para ahli global yang berspesialisasi di bidang media, pemerintahan, dan hak asasi manusia. Input ini sangat diperlukan untuk membantu kami memahami perbedaan cara-cara yang digunakan pemerintah dalam melakukan kontrol editorial terhadap entitas media tertentu. Kami telah berinteraksi dengan beberapa suara terkemuka dalam kebebasan pers, termasuk Reporters Without Borders (Wartawan Tanpa Tapal Batas), Center for International Media Assistance (Pusat Bantuan Media Internasional), European Journalism Centre (Pusat Jurnalisme Eropa), Universitas Oxford, Center for Media, Data and Society (CMDS) di Universitas Eropa Tengah, Dewan Eropa, UNESCO, Global Forum for Media Development (GFMD), African Centre for Media Excellence (ACME), dan SOS Support Public Broadcasting Coalition (Koalisi Penyiaran Publik Dukungan SOS), dan masih banyak lagi. Kita tahu bahwa pemerintah terus menggunakan mekanisme pendanaan untuk mengontrol media, tetapi hal ini saja tidak menggambarkan keseluruhan cerita. Itulah sebabnya definisi kami tentang media yang dikontrol oleh negara lebih dari sekadar menilai kontrol keuangan atau kepemilikan dan mencakup suatu penilaian terhadap kontrol editorial yang dilakukan oleh pemerintah.
4. EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ORANG DEWASA
Para pemangku kepentingan membantu membentuk kebijakan kami tentang Eksploitasi Seksual terhadap Orang Dewasa dengan beberapa cara penting. Misalnya, dalam mengembangkan pendekatan kami terhadap konten yang mengidentifikasi korban kekerasan seksual pada orang dewasa dalam kasus-kasus dengan para pendukung yang membagikan cerita korban atau memperkuat suara mereka, kami berinteraksi dengan beragam akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang terpengaruh oleh kebijakan ini, termasuk jurnalis, ahli hukum, kelompok aktivis feminis dan kampanye, serta LSM hak-hak perempuan. Keterlibatan ini membantu kami membangun kebijakan yang berusaha memberikan suara kepada gerakan sosial dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran, sekaligus juga menghormati martabat dan privasi para korban.
5. MENYIKAPI EKSPLOITASI MANUSIA DAN MENGHORMATI HAK PARA PENCARI SUAKA
Kebijakan Eksploitasi Manusia kami telah lama melarang pengguna memposting konten yang menawarkan jasa penyelundupan manusia. Namun, kebijakan kami telah memberikan izin tertentu untuk konten yang menawarkan jasa penyelundupan. Pada tahun 2021, kami meninjau pendekatan kami dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk advokat hak asasi manusia, pakar kejahatan transnasional, badan-badan PBB, dan LSM, yang mencatat adanya pertukaran yang sulit: meskipun permintaan jasa penyelundupan dapat mempermudah mereka yang menyalahgunakan platform kami untuk menjebak orang-orang yang rentan, tetapi menghapus postingan semacam itu dapat menghalangi orang untuk mencari perlindungan atau menggunakan hak mereka untuk mencari suaka. Pada akhirnya, para ahli membantu kami memutuskan bahwa kami dapat memitigasi risiko eksploitasi sekaligus menghormati hak-hak pengguna kami dengan memperbarui kebijakan kami untuk menghapus permintaan jasa penyelundupan manusia dan menyertai penghapusan dengan sebuah halaman informasi. Halaman ini, yang dikembangkan melalui konsultasi dengan para ahli eksternal, berisi rincian tentang hak-hak orang sebagai pengungsi dan pencari suaka dan cara mereka dapat menghindari eksploitasi.
6. MASUKAN TENTANG PROTOKOL KEBIJAKAN KRISIS
Pada tahun 2022, kami menerbitkan Protokol Kebijakan Krisis (Crisis Policy Protocol/CPP) untuk mengkodifikasi tanggapan kebijakan konten kami terhadap krisis. Berdasarkan sebuah rekomendasi dari Dewan Pengawas, kerangka kerja ini membantu untuk menilai situasi krisis yang mungkin memerlukan tanggapan kebijakan khusus. Dalam mengembangkan CPP, kami berkonsultasi dengan para ahli global yang memiliki latar belakang di bidang keamanan nasional, hubungan internasional, tanggap kemanusiaan, pencegahan konflik, dan hak asasi manusia; kami mengeksplorasi cara memperkuat prosedur yang sudah ada dan menyertakan komponen-komponen baru seperti kriteria untuk masuk dan keluar dari krisis. Para pemangku kepentingan membantu memunculkan sinyal-sinyal inti yang harus digunakan untuk menentukan apakah suatu ambang batas krisis telah tercapai. Para pemangku kepentingan global kami membawa perspektif dari wilayah-wilayah yang sangat bervariasi dalam hal stabilitas politik. Secara keseluruhan, masukan dari para pemangku kepentingan membantu memastikan bahwa protokol ini membuat tanggapan kami lebih tepat waktu, sistematis, dan adil dalam suatu krisis. Pelajari selengkapnya di sini dan di sini.
7. PERUNDUNGAN DAN PELECEHAN MASAL
Sebagai bagian dari pendekatan kami dalam memberantas perundungan dan pelecehan, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang secara langsung terkena dampak perundungan dan pelecehan massal, termasuk aktivis hak-hak perempuan, perwakilan komunitas LGBTQI+, kelompok anak di bawah umur, wartawan, aktivis hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat. Kami juga berkonsultasi dengan para ahli yang mempelajari pelecehan online dan operasi pengaruh yang disponsori negara, serta para advokat untuk kebebasan berekspresi. Para pemangku kepentingan mengakui bahwa aktivisme yang sah dan perundungan yang berbahaya dapat menunjukkan perilaku online yang sama, seperti pelaporan massal, pembanjiran komentar, atau serangan dengan tagar. Oleh karena itu, kami disarankan untuk fokus pada faktor-faktor spesifik konteks untuk membedakan kasus-kasus tersebut, dengan fokus pada sifat konten yang diposting, dampaknya terhadap korban, dan potensi perilaku tersebut terhadap bahaya secara offline. Masukan yang kami terima membantu kami menyusun iterasi pertama dari kebijakan kami tentang perundungan dan pelecehan massal, yang merupakan bagian dari Kebijakan Perundungan (Bullying) dan Pelecehan kami.